BANJARNEGARA DITETAPAKAN SEBAGAI WILAYAH SIAGA DARURAT BENCANA

saco-indonesia.com, Bupati Banjarnegara Jawa Tengah, Sutedjo Slamet Utomo telah menetapkan wilayahnya dalam kondisi siaga darurat bencana. Penetapan tersebut telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi bencana longsor yang hampir terjadi setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

"Masa tanggap darurat longsor telah ditetapkan sejak 21 Desember 2013 hingga 3 Januari 2014 mendatang . Sedangkan masa siaga darurat longsor, banjir dan angin puting beliung akan ditetapkan mulai 1 Desember 2013 hingga 28 Februari 2014 mendatang ," kata Sutedjo.

Dalam rentang waktu sejak 19-24 Desember 2013, TELAH tercatat ada beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Bencana tersebut telah disebabkan oleh curah hujan yang deras, tingginya kerentanan dan batuan labil.

Dari catatan Pemkab, dalam seminggu terakhir, terdata 60 titik di 32 desa yang telah tersebar di 13 kecamatan terjadi bencana alam. Akibat dari bencana tersebut, telah menyebabkan 1 warga meninggal dunia. Sedangkan dalam bentuk kerugian material, sedikitnya 32 rumah rusak berat, 21 rusak sedang, 56 rusak ringan, 135 rumah terancam dan 46 kepala keluarga mengungsi di 5 desa.

Selain itu, kerusakan infrastruktur juga terjadi di 23 titik. Kerusakan infrastruktur telah meliputi jalan, jembatan, sekolah, dan irigasi. Total kerusakan diperkirakan telah mencapai Rp 1,4 miliar. "Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, relawan dan masyarakat dengan melakukan evakuasi, pendirian posko, pengiriman logistik, pembersihan material longsor," jelas Sutedjo.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, dalam kunjungan kerja ke lokasi longsor di Banjarnegara pada rabu (25/12) kemarin, telah mengapresiasi kinerja Pemkab Banjarnegara dalam penanganan bencana longsor. Selain itu, ia juga meminta adanya peraturan daerah dan pembangunan di Banjarnegara bisa menjauhkan warga dari risiko ketika hidup di daerah bencana alam.

"Bentuk Perda-nya bisa dengan aturan agar tempat hunian lama tidak dihuni kembali, setelah warga relokasi dan bisa dijadikan kawasan konservasi sehingga tidak timbul korban. Selain itu, penduduk juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan," ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menekankan program penghijauan yang dicanangkan Pemkab, tidak semata hanya berorientasi pada hijau daun, tetapi harus memberikan manfaat ekonomi. "Tanamannya harus mampu mengikat tanah dan ada nilai ekonominya, sehingga bio-engineering bisa dilakukan masyarakat," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga menyerahkan bantuan dana siap pakai Rp 250 juta, serta logistik peralatan untuk penanganan darurat di Banjarnegara.

Editor : Dian sukmawati